Antisipasi El Nino, Pemerintah Permudah Syarat Pinjaman KUR Mikro

 Jakarta Menteri Koordinator sektor Ekonomi Airlangga Hartarto ungkap pemerintahan lakukan rekonsilasi ketentuan untuk akses Credit Usaha Masyarakat (KUR) Micro. Intinya sebagai usaha permodalan untuk perkuat usaha mengantisipasi imbas El Nino.

Per 30 September 2023, KUR untuk bidang pertanian ada di jatah 30,4 % dari keseluruhan penyakuran KUR. Airlangga menyebutkan ini searah dengan program pemerintahan. King88bet

"Untuk mengakselerasi pendistribusian KUR di bidang pertanian, Pemerintahan lakukan peralihan peraturan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak ada implementasi bunga bertahap untuk debitur KUR bidang pertanian dengan besaran utang sampai Rp100 juta ," tutur Menko Airlangga dalam penjelasannya, Sabtu (7/10/2023).

Disamping itu, ada peralihan peraturan yang lain seperti tambahan dan peralihan persyaratan yang diartikan credit investasi/modal kerja komersil yang dieksepsikan agar bisa terhubung KUR dan Penegasan ketetapan graduasi debitur KUR dengan plafon di bawah Rp 10 juta yang terhubung KUR kembali dengan besaran utang di atas Rp10 juta dikenai bunga sejumlah 6 % (tidak dikenai bunga bertahap). king88bet login alternatif

Menurut dia, rileksasi KUR Micro (utang optimal Rp100 juta) ke debitur KUR bidang pertanian yang mempunyai tempat terbatas memperlihatkan perhatian Pemerintahan pada petani rasio kecil yang memerlukan akses pendanaan murah sebagai modal produksi.

Antisipasi El Nino, Pemerintah Permudah Syarat Pinjaman KUR Mikro

"Janganlah sampai peranan Pemerintahan tidak terlihat dan terpindahkan oleh beberapa pihak lain karena pendayagunaan petani adalah program fokus yang perlu dilakukan baik," katanya.

Komite Peraturan Pendanaan untuk UMKM menggerakkan peranan aktif auditor intern Pemerintahan dalam masalah ini Tubuh Pemantauan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam tiap tahapan pembangunan peraturan. Dan penerapan dan penilaian program KUR untuk jaga kualitas proses dan output program KUR masih tetap ada dalam cakupan yang mematuhi ketetapan dan ketentuan yang berjalan.

"Pemerintahan menggerakkan dan memberikan dukungan audit yang sudah dilakukan oleh BPKP pada peraturan KUR secara mendalam, untuk diwujudkannya good governance dalam penerapan program KUR. Dari hasil proses audit yang mendalam ini bisa menjadi dasar peraturan KUR di periode mendatang," tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.